Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan
teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat
diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan
fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan
jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan
kriteria sebagai berikut:
- Mempunyai
metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan
atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan
sertifikasi,
- Memiliki
etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
- Dapat
disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
- Tingkat
keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
- Tingkat
keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
- Pelaksanaan
tugas bersifat mandiri.
- Jabatan
fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi.
Jabatan fungsional dan angka kredit jabatan
fungsional ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari pimpinan
instansi pemerintahan yang bersangkutan, yang selanjutnya bertindak sebagai
pembina jabatan fungsional.
Angka
Kredit Jabatan Fungsional
Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional
ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit
adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai
butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan.
Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah tugas-tugas
yang dilaksanakan oleh setiap pejabat fungsional yang terdiri atas tugas
utama (tugas pokok) dan tugas penunjang, yaitu tugas-tugas yang bersifat
menunjang pelaksanan tugas utama. Tugas utama adalah tugas-tugas yang
tercantum dalam uraian tugas (job description) yang ada pada setiap jabatan,
sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat
fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas
kemasyarakatan.
Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang
pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari
angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas
pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk
menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas
pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.
Angka
kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan
dalam penetapan kenaikan jabatan/pangkat pejabat fungsional.
Tim
Penilai Angka Kredit
Dalam pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan
fungsional dibentuk Tim Penilai yang bertugas membantu pejabat yang berwenang
dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi
masing-masing.
Tim
Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas :
- Tim
Penilai Pusat, yang bertugas membantu pimpinan instansi pembina jabatan
fungsional dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan IV.
- Tim
Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang
bersangkutan dalam menetapkan angka kredit pejabat fungsional golongan
II dan III.
Pengangkatan
Persyaratan
untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:
- Berkedudukan
sebagai pegawai negeri sipil,
- Memiliki
ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang
ditentukan,
- Telah
menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,
- Telah
lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,
- Setiap
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Kenaikan
Jabatan
Pejabat
fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang
setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:
- Sekurang-kurangnya
telah 1 tahun dalam jabatan terakhir,
- Memenuhi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih
tinggi,
- Setiap
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.
Kenaikan
Pangkat
Pejabat
fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang
setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:
- Sekurang-kurangnya
telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
- Memenuhi
angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih
tinggi,
- Setiap
unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
Jenjang
Jabatan Fungsional
Jabatan
fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Terampil dan Jabatan Fungsional
Ahli.
Untuk
masing-masing jabatan tersebut di atas ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang
pangkat/ golongan ruang sebagai berikut:
JENJANG
JABATAN DAN GOLONGAN RUANG JABATAN FUNGSIONAL *)
I. JABATAN
FUNGSIONAL TERAMPIL
NO, JABATAN, GOL/ RUANG, KETERANGAN
1, Pelaksana Pemula, II/a, Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan
Tingkat Atas
2, Pelaksana, II/b-II/c-II/d
3, Pelaksana Lanjulan, III/a-III/b
4, Penyelia, III/c - III/d
II.
JABATAN FUNGSIONAL AHLI
NO, JABATAN, GOL/RUANG, KETERANGAN
1, Ahli Pertama, III/a-III/b, Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau
D-IV
2, Ahli Muda, III/c - III/d
3, Ahli Madya, IV/a-IV/b-IV/c
4, Ahli Utama, lV/d - IV/e
Pembebasan
dari Jabatan Fungsional
Pejabat
fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- Dijatuhi
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, atau
- Diberhentikan
sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1966,
- Ditugaskan
secara penuh di luar jabatan fungsional yang dijabatnya,
- Tugas
belajar lebih dari 6 bulan, atau
- Cuti
di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan
seterusnya.
Pejabat
fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya dapat diangkat kembali
apabila:
- Telah
berakhir masa berlakunya hukuman disiplin,
- Telah
selesai melaksanakan tugas diluar jabatanfungsional,
- Telah
selesai tugas belajar lebih dari 6 bulan,
- Berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan,
- Telah
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan telah melaporkan
diri untuk aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Pejabat
fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional, jabatannya
ditetapkan berdasarkan angka kredit yang terakhir dimiliki. Pemberhentian
dari jabatan fungsional Pejabat fungsional diberhentikan dari jabatan
fungsional apabila:
- Dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 yang telah mempunyai kekuatan tetap.
- Tidak
dapat mengumpulkan angka kredit menurut ketentuan sebagaimana diatur
dalam keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara.
Pembebasan sementara, pemberhentian dari, dan
pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ditetapkan dengan keputusan
pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam
rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan
jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan
erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai
perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri
Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.
Contoh
Jabatan Fungsional dan Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Rumpun
Jabatan Fungsional
No
|
JABATAN FUNGSIONAL
|
INSTANSI PEMBINA
|
RUMPUN JABATAN
|
1.
|
Adikara
Siaran
|
Dep.
Keuangan
|
-
|
2.
|
Administrator
Kesehatan
|
Departemen
Kesehatan
|
Kesehatan
|
3.
|
Agen
|
Badan
Intelejen Negara
|
Penyidik
dan Detektif
|
4.
|
Analis
Kepegawaian
|
Badan
Kepegawaian Negara
|
Manajemen
|
5.
|
Andalan
Siaran (AS)
|
Dep.
Keuangan
|
-
|
6.
|
Apoteker
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
7.
|
Arsiparis
|
Arsip
Nasional Republik Indonesia
|
Arsiparis,
Pustakawan dan yang berkaitan
|
8.
|
Asisten
Apoteker
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
9.
|
Auditor
|
BPK dan
BPKP
|
Akuntan dan
Anggaran
|
10.
|
Bidan
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
11.
|
Diplomat
|
Dep.
Luar Negeri
|
-
|
12.
|
Dokter
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
13.
|
Dekter
Gigi
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
14.
|
Dosen
|
Dep.
Pendidikan Nasional
|
Pendidikan
tingkat Pendidikan Tinggi
|
15.
|
Epidemiologi
Kesehatan
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
16.
|
Entomolog
Kesehatan
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
17.
|
Fisioterapis
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
18.
|
Guru
|
Dep.
Pendidikana Nasional
|
-
|
19.
|
Inspektur
Ketenagalistrikan
|
Dep.
Energi dan Sumber Daya Mineral
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
20.
|
Inspektur
Minyak dan Gas Bumi
|
Dep.
Energi dan Sumber Daya Mineral
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
21.
|
Inspektur
Tambang
|
Dep.
Energi dan Sumber Daya Mineral
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
22.
|
Instruktur
|
Dep.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
Pendidikan
lainnya
|
23.
|
Jaksa
|
Kejaksaan
Agung
|
-
|
24.
|
Medik
Veteriner
|
Dep.
Pertanian
|
Ilmu
Hayat
|
25
|
Nutrisionis
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
26.
|
Okupasi
Terapis
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
27.
|
Operator
Transmisi Sandi
|
Lembaga
Sandi Negara
|
Kesehatan
|
28.
|
Ortosis Prostesis
|
Departemen
Kesehatan
|
Operator
alat-alat dan elektronik
|
29.
|
Pamong
Belajar
|
Dep.
Pendidikan Nasional
|
Pendidikan
Lainnya
|
30.
|
Pamong
Budaya
|
Dep.
Kebudayaan dan Pariwisata
|
Penerangan
dan Seni Budaya
|
31.
|
Paramedik
Veteriner
|
Dep.
Pertanian
|
Ilmu
Hayat
|
32.
|
Pekerja
Sosial
|
Dep.
Sosial
|
Ilmu
Sosial dan yang berkaitan
|
33.
|
Pemeriksa
Bea dan Cukai
|
Dep.
Keuangan
|
Imigrasi,
Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
|
34.
|
Pemeriksa
Merk
|
Dep.
Kehakiman dan HAM
|
Hak
Cipta, Paten dan Merek
|
35.
|
Pemeriksa
Pajak
|
Dep.
Keuangan
|
Imigrasi,
Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
|
36.
|
Pemeriksa
Paten
|
Dep.
Kehakiman dan HAM
|
Hak
Cipta, Paten dan Merek
|
37.
|
Peneliti
|
Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia
|
Matematika,
Statistika dan yang berkaitan
|
38.
|
Penera
|
Dep.
Perdagangan
|
Pengawas
Kualitas dan Pengawas
|
39.
|
Penerjemah
|
Sekneg
|
Manajemen
|
40.
|
Pengamat
Gunung Api
|
Dep.
Energi dan Sumber Daya Mineral
|
Fisika,
Kimia dan yang berkaitan
|
41.
|
Pengamat
Meteorologi dan Geofisika
|
Badan
Meteorologi dan Geofisika
|
Fisika,
Kimia dan yang berkaitan
|
42.
|
Pengantar
Kerja
|
Dep.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
Ilmu
Sosial dan yang berkaitan
|
43.
|
Pengawas
Benih Ikan
|
Dep.
Kelautan dan Perikanan
|
Ilmu
Hayat
|
44.
|
Pengawas
Benih Tanaman
|
Dep.
Pertanian
|
Ilmu
Hayat
|
45.
|
Pengawas
Bibit Ternak
|
Dep.
Petanian
|
Ilmu
Hayat
|
46.
|
Pengawas
Farmasi dan Makanan
|
Badan
Pengawas Obat dan Makanan
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
47.
|
Pengawas
Keselamatan Pelayaran
|
Dep.
Perhubungan
|
Teknisi
dan Pengontrol Kapal dan Pesawat
|
48.
|
Pengawas
Ketenagakerjaan
|
Dep.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
49.
|
Pengawas
Mutu Hasil Pertanian
|
Dep.
Petanian
|
Ilmu
Hayat
|
50.
|
Pengawas
Mutu Pakan
|
Dep.
Petanian
|
Ilmu
Hayat
|
51.
|
Pengawas
Perikanan
|
Dep.
Kelautan dan Perikanan
|
Ilmu
Hayat
|
52.
|
Pengawas
Radiasi
|
Badan
Pengawas Tenaga Nuklir
|
Fisika, Kimia
dan yang berkaitan
|
53.
|
Pengwas
Sekolah
|
Dep.
Pendidikan Nasional
|
Pendidikan
lainnya
|
54.
|
Pengendalian
Dampak Lingkungan
|
Kementrian
Negara Lingkungan Hidup
|
Ilmu
Hayat
|
55.
|
Pengendali
Ekosistem Hutan
|
Dep.
Kehutanan
|
Ilmu
Hayat
|
56.
|
Pengendali
Frekuensi Radio
|
Dep.
Perhubungan
|
Operator
alat-alat optik dan elektronik
|
57.
|
Pengendali
Hama dan Penyakit Ikan
|
Dep.
Kelautan dan Perikanan
|
Ilmu
Hayat
|
58.
|
Pengendali
Organisme Pengganggu Tumbuhan
|
Dep.
Petanian
|
Ilmu
Hayat
|
59.
|
Penggerak
Swadaya Masyarakat
|
Dep. Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
|
Ilmu
Sosial dan yang berkaitan
|
60.
|
Penghulu
|
Dep.
Agama
|
Keagamaan
|
61.
|
Penguji
Kendaraan Bermotor
|
Dep.
Perhubungan
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
62.
|
Penguji
Mutu Barang
|
Dep.
Perindustrian
|
Pengawas
Kualitas dan Keamanan
|
63.
|
Penilai
Pajak Bumi dan Bangunan
|
Dep.
Keuangan
|
Ass Prof
yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan
|
64.
|
Penilik
|
Dep.
Pendidikan Nasional
|
Pendidikan
lainnya
|
65.
|
Penyelidik
Bumi
|
Dep.
Energi dan Sumber Daya Mineral
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
66.
|
Penyuluh
Agama
|
Dep.
Agama
|
Keagamaan
|
67.
|
Penyuluh
Kehutanan
|
Dep.
Kehutanan
|
Ilmu
Hayat
|
68.
|
Penyuluh
Keluarga Berencana
|
BKKBN
|
Ilmu
Sosial dan yang berkaitan
|
69.
|
Penyuluh
Kesehatan Masyarakat
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
70.
|
Penyuluh
Perindustrian dan Perdagangan
|
Dep.
Perindustrian
|
Ilmu
Sosial yang berkaitan
|
71.
|
Penyuluh
Pajak
|
Dep.
Keuangan
|
Imigrasi,
Pajak dan Ass Prof yang berkaitan
|
72.
|
Penyuluh
Pertanian
|
Dep.
Pertanian
|
Ilmu
Hayat
|
73.
|
Perancang
Peraturan Perundang-undangan
|
Dep.
Kehakiman dan HAM
|
Hukum
dan Peradilan
|
74.
|
Perantara
Hubungan Industrial
|
Dep.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
|
Hukum
dan Peradilan
|
75.
|
Perawat
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
76.
|
Perawat
Gigi
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
77.
|
Perekam
Medis
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
78.
|
Perekayasa
|
BPPT
|
Peneliti
dan Perekayasa
|
79.
|
Perencana
|
Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
|
Manajemen
|
80.
|
Polisi
Kehutanan
|
Dep.
Kehutanan
|
Penyidik
dan Detektif
|
81.
|
Pranata
Hubungan Masyarakat
|
Lembaga
Informasi Nasional
|
Penerangan
dan Seni Budaya
|
82.
|
Pranata
Komputer
|
Badan
Pusat Statistik
|
Kekomputeran
|
83.
|
Pranata
Laboratorium Kesehatan
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
84.
|
Pranata
Nuklir
|
Badan
Tenaga Atom Nasional
|
Fisika,
Kimia dan yang berkaitan
|
85.
|
Pustakawan
|
Perpustakaan
Nasional
|
Arsiparis,
Pustakawan dan yang berkaitan
|
86.
|
Radiografer
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
87.
|
Refraksionis
Optisien
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
88.
|
Sandiman
|
Lembaga
Sandi Negara
|
Penyidik
dan Detektif
|
89.
|
Sanitarian
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
90.
|
Statistisi
|
Badan
Pusat Statistik
|
Matematika,
Statistika dan yang berkaitan
|
91.
|
Surveyor
Pemetaan
|
BAKOSURTANAL
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
92.
|
Teknik
Jalan dan Jembatan
|
Dep.
Pekerjaan Umum
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
93.
|
Teknik
Pengairan
|
Dep.
Pekerjaan Umum
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
94.
|
Teknik
Penyehatan Lingkungan
|
Dep.
Pekerjaan Umum
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
95.
|
Teknik
Tata Bangunan dan Perumahan
|
Dep.
Pekerjaan Umum
|
Arsitek,
Insinyur dan yang berkaitan
|
96
|
Teknik
Elektromedis
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
97.
|
Teknisi Penelitian
dan Perekayasaan
|
BPPT
|
Peneliti
dan Perekayasaan
|
98.
|
Teknisi
penerbangan
|
Dep.
Perhubungan
|
Teknisi
dna Pengontrol Kapal dan Pesawat
|
99.
|
Teknisi
Siaran
|
Dep.
Keuangan
|
-
|
100.
|
Terapis
Wicara
|
Dep.
Kesehatan
|
Kesehatan
|
101.
|
Widyaiswara
|
Lembaga Administrasi
Negara
|
Pendidikan
liannya
|
Bahan
bacaan:
- Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
- Keputusan
Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil,
- Pedoman
Umum Penyusunan Jabatan Fungsional, Kantor Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara, 9 Juli 1988
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar